News: Informasi & Pengumuman

Dipa TA 2018 total                                Rp. 22.871.491.000

Belanja Pegawai Rp. 16.856.587.000

Belanja Barang   Rp.  6.014.904.000

Orang bijak pernah berkata “ Ketidaktahuan adalah kebodohan”…Kata ini bisa kita pakai kepada masyarakat yang menjadi korban investasi bodong saat ini.Bahkan investasi bodong inipun bisa diumpamakan seperti kentut, tidak kelihatan tetapi baunya bisa tercium sebab kegiatan ini jarang kelihatan tetapi munculnya belakangan ketika masyarakat yang jadi korban menjadi banyak lalu muncul di permukaan berita di media cetak atau di televisi.

Data yang kami himpun sejak dari tahun 2015 sampai tahun 2016 untuk tindak pidana berkaitan dengan investasibodong ada 137 kasus (Polda Jatim dan Jajaran).Kalo pun sejujurnya masih banyak sebenarnya korban lain  tetapi karena malu melaporkan  sehingga datanya demikian.Dari beberapa tindak pidana ini , kami coba menggambarkan  berbagai modus  operandi yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan modalnya pada investasi tertentu.Modus operandinya sebagai berikut:

1. Gunakan badan hukum /koperasi yang  tidak jelas siup dan alur kegiatan usahanya.
2. Tawarkan invetasi yang menguntungkan dengan bonus- bonusnya yang menggiurkan dalam waktu singkat.
3. Memasang iklan di jaringan / media social yang terlihat sangat menjanjikan.
4. Manfaatkan barang/ jasa/ usaha yang lagi trend di masyarakat ( melihat peluang, kesempatan dalam kesempitan).
5. Manfaatkan orang  terkenal : artis, tokoh agama,dll untuk menarik minat.
6. Gunakan perusahaan besar / terkenal seolah-olah ada hubungan dengan usaha yang ditawarkan  (berafiliasi).
7. Manfaatkan komunitas tertentu dalam masyarakat  yang mudah tergiur, terprovokasi dan tidak suka ribet ( instan) karena hasilnya akan banyak.
8. Tawarkan barang/ jasa yang harganya dibawa harga yang wajar/ miring.
9. Gunakan kata-kata yang manis dan bisa hipnotis calon korban lewat hp.
10. Gunakan nama-nama palsu : bule / keren.
11. Uang yang berhasil dikumpulkan padahal itu hanya pancingan saja, diputar- putar untuk mendorong korbannya untuk taruh modal lebih banyak lagi.
12. Bonus dibayar hanya bila ada perekrutan bukan berdasarkan hasil penjualan barang. Biasanya ini kegiatan  MLM dan harus miliki SIUPL.

Semoga bermanfaat (Unit 2/ subdit 1).Kami siap berkonsultasi, silahkan menghubungi: 081376902000

Sebagai calon konsumen / pembeli apartemen harus punya prinsip kehati- hatian dalam rencana akan membeli unit apartemen.Dimana salah satunya adalah  berhak untuk menanyakan kepada Developer izin yang sudah dimilki supaya terhindar dari permasalahan dikemudian hari.
UU RI No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dalam Pasal 43 ayat 2: Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki:
a.kepastian peruntukan ruang;
b.kepastian hak atas tanah;
c.Kepastian status penguasaan rumah susun;
d.perizinan pembangunan rumah susun; dan
e.jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin

Tetapi dilapangan ada dijumpai developer berani memasarkan sebelum syarat tersebut diatas dipenuhi. Sadar atau tidak sadar , hal  itu akan berdampak hukum dimana  melanggar UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf a. tidak   memenuhi   atau   tidak     sesuai   dengan   standar   yang   dipersyaratkan   dan ketentuan peraturan perundang­undangan;  dan Pidana nya terdapat dalam pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :”Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (Unit II Subdit I Indagsi)