News: Arsip - Februari 2017

  • DPO-Agung Putro Nugroho
    20 Februari 2017
  • Selain Pakai Visa Ziarah, TKI Ilegal Juga Pakai Modus Lain
    12 Februari 2017

    Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah mengusut upaya pemberangkatan TKI Ilegal dengan menggunakan modus visa ziarah. Hal ini terungkap usai pihak imigrasi mencegah 30 WNI yang berangkat ke luar negeri tanpa alasan yang jelas.

    "Untuk modus visa ziarah ini yang pertama, tapi ada juga yang menggunakan visa formal. Dari yang kita tangkap itu juga sedang diinvestigasi karena kebanyakan mereka juga menggunakan visa lain, termasuk di tiga bandara besar Soekarno-Hatta, Kualanamu Medan, dan Ngurah Rai-Bali," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno saat dihubungi detikcom, Minggu (12/2/2017).

  • DITRESKRIMSUS POLDA JATIM TELAH MELAKUKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN ATAU MEMPERDAGANGKAN JAMU ILLEGAL / PALSU
    10 Februari 2017

    UNIT III SUDBIT I INDAGSI TELAH MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN ATAU MEMPERDAGANGKAN JAMU ILLEGAL / PALSU

    Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan  dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara  dan  denda  maksimal 1,5 Milyar rupiah.

    Pasal 120 UU RI No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun penjara  dan pidana  denda Rp 500 Juta (lima ratus juta rupiah).

    Pasal 62 UU RI  No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun  atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah.

    Pasal 106 UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan  dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 Milyar rupiah

  • Waspada membeli Unit Apartemen...
    8 Februari 2017

    Sebagai calon konsumen / pembeli apartemen harus punya prinsip kehati- hatian dalam rencana akan membeli unit apartemen.Dimana salah satunya adalah  berhak untuk menanyakan kepada Developer izin yang sudah dimilki supaya terhindar dari permasalahan dikemudian hari.
    UU RI No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dalam Pasal 43 ayat 2: Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki:
    a.kepastian peruntukan ruang;
    b.kepastian hak atas tanah;
    c.Kepastian status penguasaan rumah susun;
    d.perizinan pembangunan rumah susun; dan
    e.jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin

    Tetapi dilapangan ada dijumpai developer berani memasarkan sebelum syarat tersebut diatas dipenuhi. Sadar atau tidak sadar , hal  itu akan berdampak hukum dimana  melanggar UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf a. tidak   memenuhi   atau   tidak     sesuai   dengan   standar   yang   dipersyaratkan   dan ketentuan peraturan perundang­undangan;  dan Pidana nya terdapat dalam pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :”Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (Unit II Subdit I Indagsi)